Tugas PKNq

1.       BUDAYA POLITIK

a.       Pengertian

v  sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat.

v  Mrp aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, & mitos.

v  Dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya (bentuk).

v  Hakikat dan ciri budaya politik yaitu menyangkut masalah nilai-nilai sbg prinsip dasar.

v  Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma.

b.      Menurut Para Ahli

v  Gabriel A. Almond & Sidney Verba, budaya politik yaitu terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa.

v  Rusadi Sumintapura, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

v  Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem keperca-yaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

v  Alan R. Ball, budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

v  Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerin-tahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

v  Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

c.       Manfaat memahami pengertian budaya politik

v  Adanya sikap warga negara terhadap sistem politik yang mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungan serta orientasinya terhadap sistem politik yang ada;

v  Dapat mengerti dan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

d.      Komponen-komponen Budaya Politik

v  Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

v  Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.

v  Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

e.       Alfian, menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas.

f.       Menurut G. Almond dan S. Verba, bahwa objek orientasi politik warga negara adalah sistem politik yang terbagi ke dalam tiga golongan objek, yaitu :

v  Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau birokrat.

v  Pemegang jabatan, seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator.

v  Kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan, struktur pemegang jabatan.

g.      Tipe-tipe Budaya Politik

v  Berdasarkan sikap yang ditunjukkan

                                              i.            Militan (usaha jahat dan menentang)

                                            ii.            Toleransi (Berpusat pada masalah) : sikap mental absolut (sempurna dan tidak dapat dirubah), sifat mental akomodatif (menerima apa saja yang berharga).

v  Berdasarkan orientasi politiknya

                                              i.            Parokial (partisipasi sangat rendah)

                                            ii.            Subjek/Kaula (relative maju tapi masih pasif)

                                          iii.            Partisipan (kesadaran sudah tinggi)

v  Model Kebudayaan Politik

                                              i.            Sistem Otoriter

                                            ii.            Demokratis Pra-indrustial

                                          iii.            Demokratik Industrial

v  Menurut Almond dan Verba, terdapat variasi dlm 3 bentuk budaya politik :

                                              i.            Subyek-parokial

                                            ii.            Parokial-partisipan

                                          iii.            Subyek-partisipan

2.      Sosialisasi Politik

a.       Pengertian : proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

b.      Melalui sosialisasi, suatu kebudayaan dapat diwariskan kpd generasi berikutnya. Ada 3 sifat dasar mengapa sosialisasi perlu :

v  Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

v  ”Secara ekstrim” manusia tidak punya naluri sehingga sebagian besar perilaku untuk kelangsungan hidupnya harus dipelajari.

v  Manusia harus belajar mengendali-kan hubungan dgn sesamanya, yaitu hidup menurut nilai-nilai dan membi-na peranan bersama.

c.       Pengertian menurut para ahli :

v  Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

v  Irvin L. Child, Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

v  Richard E. Dawson dkk., Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru,  dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

v  Denis Kavanagh, Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

d.      Beberapa segi penting sosialisasi politik :

v  Secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi.

v  Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.

v  Tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi berlangsung sepanjang hidup.

v  Mrp prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

e.       Proses sosialisasi

v  Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.

v  Dalam Proses Sosialisasi Politik, metode yang kerap digunakan adl : Pendidikan Politik dan Indoktrinasi Politik.

v  Sarana dalam sosialisasi politik : keluarga, sekolah, partai politik

f.       Sosialisasi dalam Masyarakat Berkembang

v  Robert Le Vine, berpendapat bahwa sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pd sistem-­sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional.

v  Masalah terberat yang dihadapi, yaitu adanya berbagai macam kelompok dan tradisi di negara itu.

v  3 Faktor masalah penting : Pertumbuhan penduduk, pendidikan dan nilai-nilai tradisional, pengaruh urbanisasi

g.      Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

v  Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.

v  Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik.

v  Negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya arus informasi yg dimiliki relatif homogen.

v  Para elite politik pemerintahan mempunyai sumber-sumber informasi khusus melalui surat kabar tertentu yang ditujukan pada kelompok kelas/politik tertentu.

v  Masyarakat mempunyai akses ke suatu arus informasi dan media massa sehingga hambatan-hambatan bahasa atau orientasi kultural sangat minim.

v  Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap para elite politik dan sebaliknya kaum elite-pun dapat segera mengetahui tuntutan masyarakat dan konsekuensi dari segala macam tindakan pemerintah.

3.      Peran serta dalam Budaya Politik Partisipan

a.       Partisipasi Politik

v  Adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

v  Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik :  

                                              i.            Modernisasi dalam segala bidang kehidupan.

                                            ii.            Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.

                                          iii.            Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern.

                                          iv.            Konflik antar kelompok pemimpin politik.

                                            v.            Keterlibatan pemerintah yg meluas.

b.      Konsep Partisipasi Politik

v  Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik.

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwick	v  Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berin-teraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya thd pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tsb.	v  Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah v  Mempengaruhi pejabat publik.
Miriam Budiardjo	v  Partisipasi politik mrp kegiatan sese-orang/sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dng jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.	v  Berupa kegiatan individu atau kelompok v  Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik publik.
Ramlan Surbakti	v  Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. v  Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	v  Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik v  Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush dan Philip Althoft	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	v  Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik v  Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi

v  Menurut Ramlan Surbakti, rambu-rambu konsep partisipasi politik :

                                              i.            Berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati  (bukan berupa sikap dan orientasi).

                                            ii.            Diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

                                          iii.            Kegiatan yang berhasil (efektif) dan gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

                                          iv.            Mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan secara langsung atau tidak

                                            v.            Kegiatan mempengaruh pemerintah bisa dilakukan melalui prosedur wajar (konvensional), non kekerasan (nonviolence), seperti ikut memilih dalam pemilu dan mengajukan petisi, maupun dengan cara-cara diluar prosedur (tak konvensional), dan kekerasan (violence), seperti demonstrasi, pembangkangan halus, huru-hara, dan gerakan politik seperti kudeta & revolusi.

c.       Praktik Partisipasi Politik

v  Huntington dan Nelson menemukan 5 bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik : Lobbying, Pemilihan,Organisasi, Tindakan kekerasan, Mencari koneksi

v  Milbrarth M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual :

No	Bentuk Partisipasi	Keterangan
1.	Aphatetic Inactuves	Tidak beraktifitas yang partisipatif, tidak pernah memilih.
2.	Passive Supporters	Memilih secara reguler/teratur, menghadiri parade patriatik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.
3.	Contact Specialist	Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
4.	Communicators	Mengikuti informasi politik, dan mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin politik.
5.	Party and campign workers	Bekerja untuk partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung parpol, dan dipilih jadi kandidat partai politik.
6.	Community activitis	Bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalahlokal, melakukan kontak kpd pejabat berkenan dgn isu-isu sosial.
7.	Protesters	Bergabung dengan demonstrasi di jalanan, melakukan protes, menolak mematuhi aturan-aturan.

d.      Tingkatan Partisipasi Politik

v  Kriteria tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson

No	Tingkatan Partisipasi	Keterangan
1.	Kategori Pengamat	·         Praktik Partisipasi, antara lain : menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, dan usaha meyakinkan orang lain. ·         Intensitas Partisipasi, tingkat hubungan rendah.
2.	Kategori Aktivis	·         Praktik Partisipasi, jumlahnya terbatas dan hanya bagi se-jumlah kecil orang (terutama elite politik). Kegiatan yang dilakukan, tidak terbatas cara-cara formal-prosedural, akan tetapi dapat juga dengan tindakan kekerasan. ·         Intensitas Partisipasi, memiliki tingkat yang tinggi dan pe-nuh waktu. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan “pribadi” dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi efektif.

v  Tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff .

                                            i.         Menduduki jabatan politik atau administratif

                                          ii.         Mencari jabatan politik atau administratif

                                        iii.         Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

                                        iv.         Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

                                          v.         Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political)

                                        vi.         Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political)

                                      vii.         Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya

                                    viii.         Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik

                                        ix.         Voting (pemberian suara)

v  Tingkatan partisipasi politik, mencerminkan kapasistas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Dalam lingkup partisipasi politiknya, jika semakin tinggi maka semakin sedikit (semakin mengerucut pada jumlah tertentu).

v  Voting mrp tingkatan partisipasi politik terendah, yang membedakan satu tingkat di atas orang yang apatis total, sementara di atasnya terdapat orang atau sekelompok orang yang sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik informal, yang proporsinya lebih rendah, namun intensitasnya lebih tinggi.